whatsapp

BERITA

Persyaratan Pengurusan Hak Program Tabungan Hari Tua (THT)

BY PUTRI / 8 Sep 2022

Persyaratan Pengurusan Hak Program Tabungan Hari Tua (THT)

Program layanan Tabungan Hari Tua (THT) yang diatur dalam pasal 1 ayat 5 PPNo. 25 Tahun 1981 merupakan suatu program asuransi, terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.

Kepengurusan pensiun bagi pegawai negeri dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero). PT TASPEN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara.

Asuransi Dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun.

Asuransi Kematian (Askem) adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan dalam hal peserta/ keluarganya meninggal dunia baik pada saat masih aktif maupun setelah pensiun (penjelasan PP 25 tahun 1981 pasal 9 ayat 2). Askem anak diberikan apabila belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih sekolah dan belum menikah.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta pada saat melakukan klaim Tabungan Hari Tua (THT) yaitu:

  1. Apabila peserta memasuki usia pensiun:
  2. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP).
  3. Surat Keterangan (SK) Pensiun / Pertimbangan Teknis (Pertek).
  4. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang dibuat dan disahkan oleh instansi yang berwenang (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)/Pemda).
  5. Foto/Fotokopi identitas diri (KTP) pemohon.
  6. Buku rekening pemohon.
  7. Pas foto pemohon.

Apabila peserta meninggal dunia pada saat aktif bekerja / belum memasuki usia pensiun:

  1. Formulir Permohonan Pembayaran (FPP).
  2. Surat Keterangan kuasa ahli waris yang ditandatangani oleh kepala instansi.
  3. Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh bendaharawan gaji.
  4. Surat kematian yang dilegalisir
  5. Lurah / Kepala Desa / Rumah Sakit.
  6. Surat Nikah yang dilegalisir Lurah /
  7. Kepala Desa / KUA.
  8. Foto/Fotokopi identitas diri (KTP) pemohon.
  9. Surat penunjukan wali dari pengadilan negeri / agama bila pemohon adalah anak belum berusia 18 tahun.
  10. Surat keterangan ahli waris dari Lurah bila pemohon merupakan orang tua kandung.
  11. Surat penetapan ahli waris dari pengadilan bila pemohon selain suami / istri, anak, orangtua.

Lainnya

5 Alat Bantu Inovatif yang Memudahkan Kehidupan Para Lansia

BY PUTRI

Luar Biasa ! Inilah Manfaat Buah Apel untuk Pensiunan

BY PUTRI

7 Cara Mencegah Orang tua kamu tertular dari Virus Covid-19

BY ANDERSON SEBASTIAN